Cimahi, Barometerjabar.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi melalui aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Cimahi, Selasa (2/9/2025).
Dalam aksi yang berjalan kondusif, mahasiswa menyuarakan sejumlah isu strategis dan menyerahkan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada DPR RI serta lembaga terkait.
Adapun lima poin aspirasi yang disampaikan, yakni:
-
Mendesak Ketua DPR RI membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, agar dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak etis di tengah kondisi ekonomi sulit akibat kenaikan PPN menjadi 12%, lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan, serta maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal lebih dari 42 ribu kasus.
-
Mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi tegas hingga pemberhentian kepada Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI, karena dinilai telah meremehkan aspirasi masyarakat.
-
Menuntut DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset.
-
Mendesak Kepolisian Republik Indonesia melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
-
Menuntut transparansi dalam pengelolaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.
Aliansi Mahasiswa menekankan, lima poin tersebut diharapkan menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara nyata demi terwujudnya keadilan sosial.
Dialog terbuka antara mahasiswa, DPRD Cimahi, dan Forkopimda berlangsung tertib serta mendapat apresiasi karena menghadirkan ruang komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dengan wakil rakyat.
(VRM)
