Barometer Jabar – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan berencana membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20 juta hektare untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional.
Menteri Kehutanan memperkirakan, sekitar 1,1 juta hektare dari lahan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun.
Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas food estate hingga ke tingkat desa untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Kementrian Kehutanan, pemanfaatan lahan hutan ini dapat mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan kawasan hutan yang kurang produktif.
Meskipun tugas utama dalam mencapai swasembada pangan dan energi berada di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan memiliki peran strategis sebagai penyedia lahan untuk program tersebut.
Menanggapi rencana ini, drh. Slamet, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan dukungannya terhadap visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi.
Namun, ia mengingatkan agar program ini dirancang dengan matang dan berbasis pada kajian yang terukur.
“Saya sangat mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Namun, saya meminta Kementerian Kehutanan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang terukur, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru, seperti konflik lahan atau kerusakan lingkungan,” ujar drh. Slamet.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Kehutanan untuk tetap menjaga keseimbangan ekologi.
“Kementerian Kehutanan jangan ikut latah dan salah kaprah. Kontribusi kementerian ini dalam mendukung swasembada pangan harus memastikan bahwa hutan tetap utuh dan lestari. Jika hutan rusak, ketersediaan air untuk produksi pertanian bisa terganggu, dan itu akan menjadi kontraproduktif terhadap tujuan awal program ini,” tegasnya.
Anggota komisi IV DPR RI ini berharap Kementerian Kehutanan dapat menjadi bagian dari solusi yang berkelanjutan dalam program kedaulatan pangan ini.
“Hutan adalah aset penting untuk keberlanjutan sumber daya alam kita. masih banyak lahan di luar kawasan hutan yang tidak produktif dan terbengkalai yang masih bisa dioptimalkan untuk mendukung produksi dalam rangka swasembada pangan,” tutupnya.(Haris)
