BAROMETER JABAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyiapkan langkah tegas dalam pengawasan Pemilukada 2024, dengan membentuk tim pengawasan cyber di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Tujuan utama dari tim ini adalah memastikan seluruh proses di dunia maya tetap dalam pengawasan dan mencegah pelanggaran sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Pemilu.
Loly Suhenty, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, mengungkapkan pentingnya pengawasan media sosial untuk mencegah penyalahgunaan.
“Tim pengawasan cyber ini sangat penting agar semua pihak menahan diri dalam menggunakan media sosial untuk hal-hal yang melanggar undang-undang,” ujar Loly kepada awak media baru-baru ini.
Selain itu, Bawaslu juga mengawasi pelanggaran administratif dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai zona atau kampanye di luar jadwal KPU.
Bawaslu berkomitmen memberikan saran perbaikan sebelum mengambil langkah penindakan.
“Kami akan memberikan peringatan dulu, kalau tidak diingatkan nanti yang disalahkan Bawaslu,” katanya.
Loly juga menyoroti kerawanan dalam pemasangan APK yang tidak sesuai aturan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan KPU dan pasangan calon untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Pengawasan di Cimahi sudah sesuai dengan protap yang ditetapkan Bawaslu RI,” tambahnya.
Selain itu, Bawaslu juga akan fokus pada pengawasan pemungutan suara di TPS, yang rawan pelanggaran, terutama oleh petugas ad hoc di tingkat bawah.
Loly mengingatkan pentingnya pemahaman yang jelas oleh Panwascam, PKD, dan PTPS tentang tugas dan tanggung jawab mereka.
“Jika ada Pemungutan Suara Ulang (PSU), dampaknya besar, tidak hanya soal anggaran, tetapi juga partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kerawanan, Bawaslu Kabupaten/Kota juga akan mengidentifikasi TPS yang rawan dan mulai melakukan sosialisasi pada 20 November, agar masyarakat bisa memahami upaya mitigasi kerawanan tersebut.
Loly mengajak masyarakat untuk menjadikan Pilkada sebagai kesempatan terbaik untuk memilih pemimpin berkualitas.
“Gunakan hak suara dengan bijak dan jadilah pemilih yang juga berperan sebagai pengawas, agar suara tidak disalahgunakan,” tutupnya.
