BAROMETER JABAR – Menyongsong Pilkada serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menyosialisasikan peran penting perempuan dalam Pilkada Cimahi yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Kegiatan sosialisasi bertajuk Jambore Pengawasan Partisipatif ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengawasan Pilkada. Acara tersebut diselenggarakan di Imah Seniman, Jalan Kolonel Masturi No. VIII, Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (21/10/2024).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (PPHM) Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad Yasin, menjelaskan salah satu aspek penting dari peran perempuan dalam pengawasan Pilkada.
“Ketika kami, para laki-laki, melakukan pengawasan, terkadang ada kendala dalam mendapatkan informasi di lapangan,” ujarnya kepada awak media di lokasi.
Menurut Akhmad, perempuan memiliki keunggulan dalam pengawasan, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pemilih atau pemantau.
“Jadi, mengapa kali ini kami menyasar kaum perempuan dalam kegiatan jambore pengawasan partisipatif? Karena ada sisi lain dari perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki,” jelasnya.
Akhmad melanjutkan, dirinya telah menyampaikan dalam forum bahwa perempuan sering kali bisa mengakses informasi yang sulit diperoleh oleh laki-laki.
“Saya tanyakan kepada mereka, kira-kira di mana informasi bisa didapatkan. Mereka menjawab, di warung, majelis ta’lim, tempat arisan. Di situ informasi akan terbuka,” terang Akhmad.
“Beda halnya ketika laki-laki turun ke lapangan. Perempuan, ketika berada di arisan, misalnya, seringkali berbagi informasi,” tambahnya.
Akhmad juga menekankan bahwa laki-laki memiliki keterbatasan dalam mencari informasi di lapangan.
“Misalnya, dalam obrolan, bisa saja ada yang menyebutkan tentang pembagian sembako atau uang. Itu salah satu alasan mengapa perempuan sangat penting dalam pengawasan kali ini,” katanya.
Kegiatan sosialisasi ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan Bawaslu Kota Cimahi. Menurut Akhmad, salah satu fungsi utama pengawasan adalah pencegahan, dan sosialisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan tersebut.
“Kali ini sedikit berbeda. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini semuanya adalah perempuan atau Srikandi-Srikandi Kota Cimahi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.
Akhmad juga menjelaskan bahwa alasan mengundang Srikandi Cimahi adalah karena pemilihan merupakan salah satu instrumen demokrasi yang penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.
“Kedaulatan rakyat itu salah satunya diwujudkan melalui pemilihan yang demokratis, yang luberjurdil. Tanggung jawab ini merupakan milik semua pihak, termasuk kaum perempuan,” paparnya.
Akhmad berharap dengan sosialisasi ini, para Srikandi Cimahi akan mengecek apakah mereka sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum.
“Jangan sampai masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas politik, tapi mereka belum terdaftar dalam DPT,” tutupnya.