BAROMETER JABAR – Program makanan bergizi gratis yang diluncurkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan berdampak pada kebijakan daerah.
Namun, hingga saat ini, Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan program ini.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cimahi, Budi Raharja, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait peran pemerintah daerah dalam implementasi program tersebut.
“Kami belum mendapatkan informasi resmi tentang bagaimana seharusnya pemerintah daerah berkontribusi dalam program ini,” ungkap Budi saat ditemui di Cimahi pada Kamis (19/9/2024).
Budi menambahkan bahwa persiapan untuk program ini belum bisa dilakukan karena masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kami belum bisa memulai persiapan karena kami masih menunggu arahan dari pusat. Belum ada dokumen resmi mengenai teknis pelaksanaan program ini,” jelas Budi.
Program makanan bergizi gratis ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Budi juga menyebutkan bahwa petunjuk teknis kemungkinan besar akan diterima setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 yang direncanakan pada Oktober mendatang.
“Kita mungkin baru akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut setelah pelantikan presiden baru pada Oktober 2024,” tutup Budi.
