BAROMETER JABAR – Kondisi ekonomi Kota Cimahi yang stagnan mendapatkan sorotan tajam dari Sekretaris Wilayah PKB sekaligus Anggota DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin.
Dalam diskusi terbuka yang diadakan di Otutu Cafe, Leuwigajah, Sabtu (14/9/2024), Acep mendesak adanya perubahan kebijakan ekonomi yang lebih strategis guna mencegah krisis lebih lanjut di kota yang semakin terancam oleh peningkatan pengangguran.
Menurut Acep, pertumbuhan ekonomi Cimahi tidak bergerak signifikan dalam beberapa tahun terakhir, membuat banyak warganya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Hal ini diperparah dengan ketergantungan ekonomi yang masih terlalu besar pada sektor industri, yang saat ini tengah berada di ujung tanduk akibat perubahan pasar.
“Kita harus jujur bahwa Cimahi saat ini terjebak dalam ketergantungan pada sektor industri yang tidak lagi bisa diandalkan seperti dulu. Perekonomian stagnan, sementara pengangguran meningkat. Ini bisa menjadi krisis jika tidak segera diatasi,” ujar Acep dalam wawancara seusai acara.
Acep menyebutkan bahwa stagnasi ekonomi ini juga berdampak langsung pada meningkatnya angka depresi di kalangan masyarakat, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi keluarga.
Data menunjukkan bahwa tingkat depresi di Cimahi mencapai 28,7 persen, yang menurut Acep, tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Frustrasi dan depresi di masyarakat Cimahi semakin tinggi. Ini adalah konsekuensi dari tidak adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk memberikan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Selain itu, Acep mengkritisi minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cimahi yang tidak melebihi Rp 500 miliar, menjadikan kota ini belum bisa mandiri secara ekonomi.
Ia menyarankan pemerintah kota untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang sudah jenuh seperti kesehatan dan pajak penerangan jalan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor kesehatan sebagai penyumbang utama PAD, seperti dari RS Cibabat. Ini sudah terbukti tidak sustainable, dan bahkan beberapa kali terjadi gagal bayar di rumah sakit tersebut,” jelas Acep.
Acep pun menyerukan adanya perubahan kebijakan yang lebih progresif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seperti mendorong investasi di sektor lain yang lebih produktif serta mempercepat implementasi program-program yang menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti akselerasi BPJS Kesehatan bagi warga miskin.
“Kebijakan ekonomi harus diarahkan ke sektor-sektor produktif, kita perlu membuka peluang baru di luar sektor yang ada sekarang. Selain itu, pemerintah juga harus fokus membantu masyarakat miskin melalui program BPJS dan program bantuan lainnya,” tegasnya.
Dengan situasi yang semakin genting ini, Acep mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan revitalisasi kebijakan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, demi mencegah Cimahi jatuh dalam krisis ekonomi yang lebih besar.
“Kebijakan yang tepat harus dilakukan sekarang. Jika tidak, masa depan Cimahi bisa sangat terancam. Jangan sampai kita mengalami kebangkrutan dan terpaksa dikembalikan pada kabupaten induk seperti yang diatur dalam undang-undang,” pungkasnya.
